Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Raktualisasi Hukum Is…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-73740-5-8

Collation

xxx , 223 p. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

2X4 USM R

Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al Qaradhawi

Edition

1

ISBN/ISSN

978-97925--4840-2

Collation

, 536 p. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

2X2.1 JAK O

Otoritarianisme Hukum Islam: Kritik atas Hierarki Teks Al-Kutub As-Sittah

Edition

1

ISBN/ISSN

978-6021491355

Collation

xvi , 334 p. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

2X4.02 SIR O

Ijtihad maqasidi : rekonstruksi hukum Islam berbasis interkoneksitas maslahah

Islam hadir dengan berbagai dimensinya, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya bagi umat manusia. Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam tersebut, menurut al-Ghazali (w. 505 H.) mencakup lima hal, yang dalam khazanah ushul al-fiqh disebut al-kulliyaat al-khams, yaitu: perlindungan terhadap agama (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-

Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-261-X

Collation

xx , 370 p. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

2X4 ALI H

Hukum Islam Indonesia: dari nalar partisipatoris hingga emansipatori

Edition

1

ISBN/ISSN

979-8451-13-9

Collation

xx , 328 p. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

2X4 FUA H

Dekonstruksi Syari'ah: wacana kebebasan sipil, hak asasi manusia dan hubungan…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-25-5383-3

Collation

xxiv , 344 p. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

2X2.34 NAI D

Dekonstruksi Syariah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-338-100-8

Collation

x , 333 p. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

2X0.3 NAI D

Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-9413-30-4

Collation

xlviii , 559 p. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342 Muh B

Penerapan Alat Bukti Pengakuan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian. Akan tetapi, prinsip tersebut belum diikuti oleh peraturan lainnya. Hal ini terbukti baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Ag…