Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-071-205-8

Collation

xii, 276 p. ;21 cm

Series Title

-

Call Number

342.082 Sih h

Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951

Edition

1

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 55 p. ;21 cm

Series Title

-

Call Number

342.083 Ami p

Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-585-6

Collation

viii, 212 p. ;23 cm

Series Title

-

Call Number

342.082 Ham h

Hukum Dan Kebijakan Publik : Perihal Negara Masyarakat Sipil Dan Kearifan Lok…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-6344-08-3

Collation

xii, 190 p. ;23 cm

Series Title

-

Call Number

342.0662 Kur h

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tah…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602 8815 59 8

Collation

viii, 322 p. ;21 cm

Series Title

-

Call Number

342.08 Bad p

Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan PNS

Edition

1

ISBN/ISSN

979-151916-1

Collation

xii, 148 p. ;23 cm

Series Title

-

Call Number

342.0684 Jed r

Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xv; 197p,; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.983 SOE H

Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karya R. Wiyono merupakan panduan komprehensif bagi pembaca yang ingin memahami Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penafsiran undang-undang, penulis menguraikan pasal demi pasal dengan sangat cermat, sehingga memudahkan pembaca untuk memaham…

Kalkulus

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv; 390p,; 25 cm.

Series Title

-

Call Number

515 MAR K

Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)

Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya baaagi pengembangan perangkat hukum Nasional,tetapppi juga baaaagi ummat Islam.Sebab,dengan disahkannya undang-undang itu semakin mantaplah kedudukan peradilan Agama seebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air dalam menegakan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan …